Pengusaha Wajib Ketahui Cara Mendapatkan Sertifikat Halal di Tahun 2020

Industri makanan dan minuman merupakan industri yang sangat besar dan mampu menopang perekonomian. Baik dari skala yang kecil maupun besar. Namun, sangat disayangkan masih sangat banyak produk yang belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Padahal sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen makanan, obat-obatan maupun kosmetik di Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Berdasarkan data dari LPPOM MUI hingga tahun 2018 terdapat 688.615 jumlah produk yang terdaftar hingga tahun 2018. Jumlah tersebut hanya merupakan 10 persen dari total produk yang beredar di seluruh Indonesia.

Hal ini mungkin dapat terjadi karena terdapat kurangnya sosialisasi dan misinformasi tentang proses sertifikasi halal itu sendiri. Untuk mengetahuinya, berikut adalah pembahasan mengenai cara mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Peraturan Baru Sertifikasi Halal 

Tahukah anda? Mulai 17 Oktober 2019, mengurus sertifikat halal sudah tidak dilakukan di MUI lagi, melainkan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI (BPJPH). Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU No. 33/2014 JPH).

Jika sebelumnya sertifikasi halal di MUI bersifat sukarela, maka berdasarkan Pasal 4 UU No. 33/2014 JPH, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sekarang wajib bersertifikat halal. Produk yang dimaksud adalah:

1. Barang : makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik dan barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Jasa : penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

Para pelaku usaha masih diberi kesempatan oleh pemerintah untuk mendaftarkan produknya sampai dengan 17 Oktober 2024. Apabila lewat dari tanggal tersebut belum memiliki sertifikat halal, maka dapat dikenakan sanksi.

Lalu, bagaimanakan tahapan sertifikasi halal? Berdasarkan informasi yang diperoleh legistra.id dari BPJPH Pusat beralamat di Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta, tahapan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

Alur Proses Mengurus Sertifikasi Halal

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal, sekaligus menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Mengenai dokumen apa saja yang dipersyaratkan, kami akan bahas setelah pembahasan tahapan ini.
2. Kemudian, BPJPH akan melakukan pemeriksaan permohonan beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
3. Apabila sudah lengkap, maka BPJPH akan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal, yang pada saat ini dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
4. MUI akan mengkaji, melakukan pemeriksaan dan menguji kehalalan suatu produk. 
5. Apabila telah memenuhi syarat, maka MUI akan menetapkan kehalalan produk tersebut dan mengeluarkan fatwa halal.
6. Terakhir, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa tersebut.

Adapun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha yang ditujukan kepada Kepala BPJPH.

2. Data-data pelaku usaha:

• Nomor Induk Berusaha (NIB)
• Izin Usaha (SIUP, IUI, dan sebagainya)
• NPWP
• Akta Pendirian dan Perubahan (jika badan usaha)
• KTP dan KK penanggung jawab usaha
• Angka Pengenal Importir (khusus importir)
• SK pengangkatan Penyelia Halal (dokumen internal)
• Sertifikat Penyelia Halal

3. Nama dan Jenis produk

4. Surat Izin Edar dari Kementerian atau Lembaga terkait

5. Daftar produk dan bahan

• Data bahan: bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong.
• Sertifikat halal bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong.

6. Proses pengolahan produk berupa diagram alir proses produk

7. Dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) berdasarkan HAS 23000 (Halal Assurance System)

Dokumen-dokumen tersebut wajib diajukan di BPJPH tingkat provinsi. Apabila anda berada di Jakarta, maka dapat mengajukan di BPJPH pusat di Jakarta.

Bagi anda pelaku usaha yang produk-produknya diwajibkan bersertifikat halal, ayo segera daftarkan daftarkan produk anda sebelum jangka waktu yang ditetapkan berakhir dan mendapatkan sanksi. 

Dapatkan Sertifikasi Halal Secara Online Melalui CEROL

Pada bulan Mei 2019 LPPOM MUI selaku lembaga yang mengurus sertifikasi halal produk yang dijual di pasaran melakukan terobosan untuk dapat melakukan pendaftaran sertifikasi produk agar nantinya mendapatkan label halal dari MUI.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah baik perusahaan ataupun pemilik merek untuk mendapatkan logo halal pada produk mereka. Selain untuk menunjang integrasi industri 4.0 yang dicanangkan oleh pemerintah. 

Dengan adanya program ini, diharapkan angka produk-produk yang belum memiliki sertifikat halal akan terus berkurang dengan proses yang semakin mudah dan cepat.

Namun, bagi Anda yang merupakan pengusaha produk makanan, obat-obatan maupun kecantikan yang merasa kesulitan atau membutuhkan bantuan dalam mengurus sertifikat halal,  Legistra siap membantu Anda dalam memberikan konsultasi dan solusi yang dibutuhkan seputar masalah pengurusan agar mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Percayakan segala kebutuhan legalitas dan administrasi Anda bersama kami di halo@legistra.id.